Findings and recommendations for better emergency procurement from 12 countries
To answer how governments used emergency procurement in the response to the COVID-19 pandemic, the Open Contracting Partnership launched the COVID-19 Action Research Program, supporting 12 research teams from Argentina, Colombia, Ecuador, Georgia, Guatemala, Kenya, Lithuania, Nepal, Nigeria, Paraguay, Philippines, and Uruguay to analyze and understand how these countries have implemented emergency procurement in response to the COVID-19 pandemic. The objective of the research was to generate recommendations to improve efficiency, effectiveness, fairness, integrity, and equity of public contracting.
From May to August, 2020, the researchers collected data on emergency procurement, reviewed legal provisions, interviewed stakeholders, compared historical prices for protective equipment, assessed whether procurement practices and systems aligned with best practice, and developed tools to explore public contracts or identify the most suitable suppliers.
In total, researchers analyzed more than 1,355,000 contracts. This report summarizes the scope, findings and recommendations of the different research projects. We provide overall findings and recommendations for six critical areas to improve emergency procurement, and a summary of the insights from each country-level research project.
The Action Research Grants were provided in collaboration with Hivos’ Open Up Contracting program. Additional funding is provided through OCP’s projects with the BHP Foundation, the Chandler Foundation, and DFID.
***
Pembelajaran dari pandemi COVID-19
Untuk mengetahui cara pemerintah berbagai negara melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanggulanan pandemi COVID-19, Open Contracting Partnership melaksanakan Program Penelitian Tindakan (Action Research) COVID-19. Program ini mendukung 12 tim penelitian di Argentina, Ekuador, Filipina, Georgia, Guatemala, Kenya, Kolombia, Lithuania, Nepal, Nigeria, Paraguay, dan Uruguay yang menganalisis dan mempelajari pelaksanaan PBJ oleh pemerintahnya masing-masing dalam merespons COVID-19. Penelitian bertujuan menyusun rekomendasi agar PBJ pemerintah dapat berjalan lebih efisien, efektif, adil, berintegritas, dan memberikan pemerataan kesempatan berusaha.
Dari Mei hingga Agustus 2020, tim-tim peneliti mengumpulkan data tentang PBJ dalam kondisi darurat, melakukan tinjauan kerangka hukum, mewawancarai pemangku kepentingan, membandingkan harga-harga historis dari barang seperti alat pelindung diri, menilai kesesuaian praktik PBJ pemerintah dengan standar terbaik, dan membuat perangkat untuk mempelajari kontrak PBJ pemerintah atau mengidentifikasi penyedia yang paling tepat.
Secara keseluruhan, para peneliti menganalisis lebih dari 1.355.000 perjanjian kerjasama PBJ. Laporan ini menyajikan cakupan, temuan, dan rekomendasi dari pelbagai proyek penelitian di atas. Laporan ini juga menyampaikan temuan secara umum dan rekomendasi terkait enam topik penting untuk memperbaiki praktik PBJ dalam keadaan darurat, serta rangkuman pembelajaran dari masing-masing proyek penelitian.
Hibah penelitian, the Action Research Grants, disediakan melalui kolaborasi dengan program Open Up Contracting dari HiVos. Pendanaan tambahan disediakan melalui proyek OCP bersama BHP Foundation, Chandler Foundation, dan DFID.